Lapas Besi lakukan Tata Kelola Kearsipan yang Efektif dan Efisien

SEMARANG – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Besi yang diwakili oleh Staf Umum Pengelola Kearsipan, Latu Selelua menghadiri kegiatan Pemusnahan Fisik Arsip dan Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tentang Tata Naskah Dinas yang berlangsung di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah, Senin (14/10/2024).

Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Anton Edward Wardhana dalam sambutannya mengatakan Kemenkumham telah memiliki instrumen-instrumen dalam upaya mendukung program pemerintah tertib arsip dengan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) yang telah dicanangkan sejak tahun 2017.

Baca juga: Lapas Permisan Nusakambangan kedatangan Rombongan Biro Pengelolaan BMN

"Kementerian Hukum dan HAM telah memiliki intrumen-instrumen kaitanya dengan pedoman penciptaan arsip dan pegelolaan arsip secara baik sesuai dengan NSPK (norma, standar, prosedur kearsipan), " papar Anton dalam sambutannya.

Baca juga: Pembukaan Pelatihan Kemandirian Tahap III WBP Lapas Permisan Nusakambangan

"Mulai dari penerimaan, pengurusan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan yang akan mampu mendorong setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat pertanggungjawaban sehingga terwujudnya transparansi dan Good and Clean Governance, " tuturnya.

Plh. Kakanwil juga menjelaskan, Kemenkumham saat ini telah memiliki aplikasi E-Arsip sebagai terobosan penyelenggaraan kearsipan dalam bidang pengembangan dan optimalisasi tatakelola kearsipan dinamis.

Baca juga: Lapas Ambarawa ikuti FGD Penyusunan Basic Design Penataan Kawasan Beteng Pendem Ambarawa

Bicara pemusnahan arsip, Anton menerangkan bahwa ini merupakan bagian dari pengelola arsip dinamis. 

"Yang menjadi tanggung jawab pencipta arsip salah satunya adalah penyusutan arsip berupa pemindahan arsip, penyerahan arsip dan pemusnahan arsip dengan berpedoman pada Jadwal Retensi Arsip, " jelas Anton.

Baca juga: Lapas Permisan Nusakambangan Terima Kunjungan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkumham

"Pemusnahan arsip hanya dapat dilakukan pada arsip inaktif apabila arsip sudah tidak memiliki nilai guna, telah habis masa retensinya, tidak ada Undang-Undang yang melarangnya dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara, " tambahnya.

Selain itu, sosialisasi bertujuan untuk memperkenalkan dan memastikan bahwa seluruh pegawai di Kantor Wilayah dan UPT Pemasyarakatan memahami aturan baru terkait tata naskah dinas, untuk mengurangi kesalahan dalam administrasi surat-menyurat dan memastikan bahwa setiap dokumen dinas diatur dan diproses dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku serta peningkatan Nilai Pegawasan Kearsipan di lingkungan Kemenkumham Jateng.

Baca juga: Kemenkumham Jateng Gelar  Supervisi dan Pembinaan Disiplin Pegawai

(N.Son/Reza)